MERETAS IDENTITAS MELAYU BARU

Oleh : Mahyudin Al-Mudra
Pendapat yang mengatakan bahwa orang Melayu mesti beragama Islam, berbahasa dan berbudaya Melayu, dan berdomisili di kawasan Melayu, sepertinya sudah tidak kontekstual dan memadai lagi, terlebih lagi di era globalisasi dan multikultural seperti sekarang ini.

Setidaknya ada dua alasan utama mengapa proposisi di atas diajukan. Pertama, mempertimbangkan fakta sejarah tentang migrasi orang-orang Melayu dari Teluk Tonkin (wilayah Yunan), Tiongkok Barat Daya, menuju nusantara yang berlangsung melalui dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung sekitar 5000-1500 tahun SM. Gelombang migrasi pertama orang-orang Melayu ini, atau yang disebut sebagai Melayu Tua (Proto Melayu), kemudian melahirkan keturunan-keturunan seperti Suku Batak, Suku Anak Dalam, Suku Talang Mamak, dan Suku Nias di Sumatra, juga Suku Dayak di Kalimantan. Gelombang kedua, yang selanjutnya disebut sebagai Melayu Muda (Deutro Melayu), berlangsung sekitar 200-300 tahun SM. Disebabkan oleh penguasaan teknologi yang lebih baik, kehadiran orang-orang Melayu Muda ini selanjutnya membuat para pendahulunya terdesak karena kalah bersaing, sehingga orang-orang Melayu Tua terpaksa menyingkir ke kawasan-kawasan pedalaman. Karena posisinya yang lebih dominan, orang-orang Melayu Muda juga dengan leluasa menyebar ke seluruh penjuru nusantara untuk mengembangkan pemukiman baru. Dari keturunan mereka inilah kelak lahir suku-suku seperti Jawa, Bali, Bugis, Makasar, dan suku-suku berbahasa Minangkabau (Yuanzi, 2005: 3-4).

Jika merujuk pada pendapat di atas, bisa dipastikan bahwa sebagian besar penduduk nusantara saat ini adalah tergolong rumpun Melayu (atau ras Mongoloid), kecuali sebagian besar penduduk asli di bumi Papua (ras Negrito) dan Suku Badui di Jawa Barat, serta Suku Toala di Sulawesi, yang tergolong ras Wedda. Mengenai dua suku yang disebut terakhir, memang masih debatable. Sebagian ahli menyebut mereka termasuk rumpun Melayu Tua, karena bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan sebagian besar orang Melayu, sedang yang lain menganggap tidak –karena mereka telah eksis jauh sebelum terjadi migrasi gelombang pertama orang-orang Yunan ke nusantara.

Kedua, mengkerutnya dimensi ruang-waktu akibat penetrasi globalisasi. Sebagai sebuah tren global, globalisasi telah menyediakan infrastruktur kebudayaan yang memungkinkan orang bergerak secara lebih leluasa, berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain, melakukan kawin campur dengan ras lain, atau mengadopsi identitas dan budaya orang lain. Fenomena ini juga tidak bisa dihindari oleh orang-orang Melayu, sehingga bukan bukan hal yang aneh ketika saat ini kita menjumpai banyak orang Melayu tidak lagi tinggal di kawasan Melayu dan tidak lagi mempraktekkan tradisi dan budaya Melayu.

Berangkat dari dua alasan di atas, sebuah identitas baru bagi puak-puak Melayu cukup urgen untuk diwacanakan. Namun, tulisan ini tidak bermaksud menyuarkan kembali identitas romantik kemelayuan yang bernuansa eksklusif, sebagaimana tercermin dalam gagasan Melayu Raya dalam sistem Pan-Malaysianisme yang diwacanakan oleh Ibrahim Yacoob, tokoh pergerakan Pan-Melayu pada pertengahan dekade 1930-an. Tulisan ini hendak menawarkan yang sebaliknya --berusaha mengafirmasi keragaman ekspresi berbudaya puak-puak Melayu di nusantara (bahkan dunia) –yang dalam konteks tertentu telah mengalami transformasi cukup massif akibat kehidupan dunia yang senantiasa berubah.



Ragam ekspresi

Meskipun secara historis suku-suku yang tinggal di nusantara dapat dianggap berasal dari nenek moyang yang sama, namun tersebab faktor-faktor tertentu mereka akhirnya membangun identitas kebudayaan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan orang-orang Eropa, yang konon juga berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu suku-suku bar-bar yang tinggal di kawasan –yang sekarang ini lebih dikenal sebagai Skandinavia.

Jika keragaman ekspresi kebudayaan nusantara direntang dari Sabang sampai Merauke, bisa dipastikan tak ada negara manapun di dunia ini yang memiliki tingkat keragaman budaya melebihi Indonesia. Terdapat ratusan, bahkan ribuan adat istiadat yang terbabar mulai dari tata cara perkawinan, tarian adat, pakaian adat, cara bercocok tanam, cara menyambut tamu, pembagian warisan, dan masih banyak lagi. Belum lagi ketika hal-hal yang lebih abstrak juga dibandingan –misalnya saja tentang pandangan hidup –akan dijumpai betapa negeri kepulauan yang bernama Indonesia ini dihuni oleh ratusan kelompok etnik dengan berbagai macam konsep kosmologi dan sistem religi.

Bahkan, setelah “agama impor” (Hindu, Budha, Kristen, Islam) datang dan mulai menancapkan pengaruhnya di Indonesia, karakter universalnya tetap saja tak mampu menghapus keragaman adat-istiadat yang berkembang di nusantara. Dalam konteks tertentu, justru agama-agama tersebut yang dipaksa harus berdamai dengan adat-istiadat lokal. Sekedar contoh, sebut saja Islam Wetutelu yang berkembang di Lombok, Islam Kejawen, Islam Suku Talang Mamak, Islam Suku Kajang, atau agama adat Batak dengan konsep Debata na tolu-nya, yang dipengaruhi ajaran tri-murti agama Hindu.

Mendefinisikan identitas kemelayuan di tengah fakta sosial yang menyuguhkan keragaman ekspresi kebudayaan memang bukan persoalan mudah. Namun, hal inilah yang justru menjadi tantangan tersendiri. Selagi ihktiar tetap diniatkan di atas prinsip toleransi dan saling menghormati, keragaman budaya bukanlah kutukan, melainkan berkah sosial yang tak ternilai harganya.



Perspektif holistik-integratif

Melihat betapa beragamnya ekspresi identitas dan kebudayaan puak-puak Melayu di nusantara, terlebih lagi di dunia, membuat perspektif lama yang menganggap bahwa orang Melayu harus beragama Islam, beradat dan berbudaya Melayu, dan berdomisili di kawasan Melayu, sudah saatnya dikoreksi. Sebab, Melayu sebagai sebuah identitas kultural sejatinya tidak dapat direduksi berdasarkan kriteria-kriteria tersebut.

Jika merujuk pada dua alasan di atas, setidaknya ada tiga implikasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat identitas Melayu secara baru. Pertama, lantaran hampir semua suku bangsa yang tinggal di nusantara adalah keturunan orang-orang Yunan dari tanah Tiongkok, yang selanjutnya disebut sebagai orang Melayu, maka sebagian besar penduduk Indonesia saat ini dengan sendirinya juga dapat disebut sebagai orang Melayu. Kedua, setelah orang-orang Melayu ini menyebar ke seluruh penjuru nusantara dan membentuk adat-istiadatnya masing-masing, maka menghubungkan Melayu hanya dengan suku, adat, wilayah, dan (bahkan) agama tertentu adalah tindakan yang ahistoris.

Ketiga, seiring dengan laju globalisasi yang kian pesat, banyak orang-orang Melayu diaspora yang tinggal di kawasan dan mengadopsi identitas kultural non-Melayu. Bahkan, dalam konteks tertentu, mereka telah tercerabut dari akar budaya Melayu-nya dan memilih untuk mengadopsi identitas yang lebih kosmopolit –identitas universal yang berusaha melampaui asal-usul.

Bertolak dari implikasi di atas, dan tentu dengan sekian keterbatasan, saya mencoba menawarkan sebuah identitas Melayu secara lebih holistik. Holistik dalam konteks ini tidak berkonotasi pada sebuah pengandaian yang mengatasi segala bentuk perbedaan. Justru sebaliknya, perspektif holistik yang saya tawarkan adalah afirmasi terhadap perbedaan itu sendiri. Dengan demikian, perbedaan suku, agama, adat, budaya, juga kewarganegaraan, bukanlah kendala untuk menciptakan persaudaraan antara puak-puak Melayu yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

Identitas Melayu baru adalah pengandaian yang dibuat berdasarkan kesadaran betapa multikulturalisme adalah fakta sosial yang tidak dapat ditampik. Identitas Melayu baru ibarat rumah yang menyediakan ruang tanpa batas untuk berbagi ekspresi bagi puak-puak Melayu di seluruh penjuru dunia. Identitas Melayu baru adalah ‘medan kontestasi‘ bagi siapapun yang merasa dan menganggap dirinya sebagai puak Melayu. Perbedaan, ketegangan, ataupun pola-pola transformasi yang berhubungan dengan pembentukan identitas kemelayuan, tidak dianggap sebagai bibit-bibit persengketaan, melainkan modal kultural yang berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan dialog kultural yang dilandasi semangat saling memahami dan toleransi.

_______________________________

Sumber : Koran Tempo Minggu 3 Agustus 2008
Mahyudin Al Mudra adalah Pendiri dan Pemangku Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu